Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang berencana mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap. Saat ini, KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Selain diduga terlibat dalam pemberian suap, Hasto juga dijerat atas dugaan menghalangi penyidikan kasus suap terkait penetapan anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap Hasto dilakukan murni sebagai penegakan hukum. “Kami murni melakukan proses penegakan hukum,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).
Setyo menjelaskan bahwa kasus Harun Masiku merupakan bagian dari memori jabatan yang diwariskan oleh pimpinan KPK sebelumnya. KPK telah menangani perkara ini sejak 2020, setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota KPU periode 2017–2022, Wahyu Setiawan.
Penyidik KPK menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan Hasto dalam dugaan pemberian suap dan upaya menghalangi penyidikan. “Bukti menunjukkan keterlibatan Saudara HK [Hasto Kristiyanto], Sekjen PDIP, dan Saudara DTI [Donny], orang kepercayaannya,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Selain Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina yang telah ditetapkan sebagai penerima suap, Harun Masiku dan Saeful Bahri diduga sebagai pemberi suap terkait PAW anggota DPR periode 2019–2024. Namun, hingga kini, Harun Masiku masih berstatus buron.
Sementara itu, Megawati menyatakan bahwa ia merasa bertanggung jawab sebagai ketua umum atas kader partainya, termasuk Hasto. “Kalau dia ditangkap, saya datang. Saya tidak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada kader saya. Dia adalah sekjen saya,” ungkap Megawati pada Kamis (12/12/2024).
Megawati juga menyoroti pemeriksaan Hasto oleh KPK pada Juni 2024, di mana penyidik menyita buku catatan pribadi dan ponselnya sebagai barang bukti.
KPK terus mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini, termasuk dugaan perintangan proses hukum oleh para pihak terkait.
